KEGIATAN SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 dikecamatan Kademangan, peserta sebanyak sebanyak 100 orang yang berasal dari aparatur kelurahan yang bertugas sebagai pemungut PBB.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Bapak Camat Kademangan sekaligus mengadakan monitoring hasil perolehan pemungutan PBB dimasing – masing kelurahan dan menginvetarisir permasalahan yang dihadapi pemungut dilapangan. Narasumber tunggal yang dihadirkan yaitu dari BBPKAD menyampaikan materi tentang dasar hukum PAD, jenis PAD, alur pelayanan PBB, dan persyaratan pelayanan PBB. Adapun materi secara lengkap diuraikan sebagai berikut :

Dasar hukum Pendapatan asli daerah sebagi berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 117 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo

Proses pemungutan PBB    :

1. Petugas pemungut wajib setor hasil pungutan PBB kepada Koordinator

maksimal pada akhir jam kerja di hari yang sama (1 X 24 Jam)

2. Koordinator bertanggung jawab menyetorkan hasil pungutan PBB ke

Bank Jatim sesegera mungkin.

3. Petugas pemungut harap mengembalikan bukti sspd pbb dari Bank pada

wajib pajak

4. Petugas pemungut bertanggung jawab atas piutang PBB yang belum terbayar untuk

menagihkan piutang tersebut kepada wajib pajak

Jenis – jenis pelayanan PBB sebagai berikut :

1. Penerbitan SPPT
2. Pembetulan SPPT
3. Mutasi objek/subjek pajak
4. Penentuaan kembali tanggal jatuh tempo
5. Pendaftaran objek pajak baru
6. Pengurangan PBB
7. Kompensasi PBB
8. Keberatan atas SPPT
9. Pembatalan atas SPPT
10. Pengurangan / penghapusan denda
11. Pemberian informasi PBB
12. Surat keterangan lunas PBB
13. Surat keterangan NJOP

Persyaratan pelayanan PBB :

Secara umum dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada pelayanan PBB adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pelayanan (sesuai pelayanan yang diminta)
2. SPPT PBB asli beserta fotokopinya
3. Fotokopi identitas diri dan KK
4. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan / pemanfaatan tanah
5. Bukti pembayaran PBB 5 tahun terakhir dan fotokopinya
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan
7. Dokumen pendukung lainnya (Surat Keterangan Lurah, dll)

Tambahan Persyaratan Pelayanan Pengurangan PBB dan keberatan sebagai berikut:

1. Fotokopi pembayaran rekening listrik, air, dll
2. Surat Pernyataan Penghasilan / Fotokopi Slip Gaji
3. Surat Keterangan Tidak Mampu /SKTM dari Kelurahan (bila diperlukan)
4. Permohonan Pelayanan Pengurangan PBB dapat diterima maksimal 3 Bulan setelah diterima SPPT PBB

5. Tambahan Persyaratan Pelayanan Keberatan atas SPPT PBB sebagai Surat Keterangan / Dokumen pendukung alasan pengajuan keberatan
6. Permohonan Pelayanan Keberatan atas SPPT PBB dapat diterima maksimal 3 Bulan setelah diterima SPPT PBB

Pelayanan Mutasi Penuh / Sebagian  :

Mutasi Penuh / Sebagian dapat diajukan dalam hal:

1. Wajib Pajak melakukan transaksi jual beli tanah sehingga sebagian / seluruhnya dari tanah tersebut menjadi hak milik wajib pajak baru, maka wajib pajak baru harus melakukan mutasi penuh / sebagian agar dapat diterbitkan SPPT PBB nya;
2. Wajib Pajak mendapatkan hak atas sebagian / seluruh tanah/bangunan dari waris / wakaf/ hibah / dll sehingga kepemilikannya berubah, maka wajib pajak tersebut wajib melakukan mutasi penuh / sebagian untuk mendapatkan SPPT PBB atas namanya.

Pembetulan atas SPPT PBB yang diterbitkan dapat diajukan dalam hal :

1. Terdapat kesalahan penulisan nama wajib pajak, alamat wajib pajak, atau letak obyek pajak;
2. Terdapat kesalahan penulisan / perhitungan atas luas tanah / bangunan yang tercantum pada SPPT PBB.

Pelayanan Keberatan atas PBB yang ditetapkan dapat diajukan dalam hal:

1. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan atau NJOP dan/atau bangunan yang ditetapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan Pajak dalam penetapan PBB nya

(Permohonan keberatan PBB maksimal diajukan kurang dari 3 (tiga) bulan setelah SPPT PBB diterima oleh wajib pajak)

Pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak karena kondisi tertentu, meliputi:

1. Wajib pajak adalah anggota veteran / jandanya / dudanya
2. Obyek pajak berupa lahan pertanian / perikanan yang luas namun tidak/kurang menghasilkan
3. Wajib pajak adalah pensiunan dengan penghasilan sangat terbatas
4. Wajib pajak tergolong masyarakat kurang mampu
5. Wajib pajak berpenghasilan rendah namun NJOP PBB atas obyek pajaknya meningkat / mahal karena dampak positif pembangunan
6. Wajib pajak adalah badan yang mengalami kerugian / kesulitan likuiditas

Pelaporan SPPT PBB yang tidak benar meliputi :

Petugas pemungut harap melaporkan secara tertulis kepada BPPKAD atas SPPT PBB yang tidak benar, yang dikarenakan : (SPPT PBB ganda dengan obyek pajak lainnya, SPPT PBB atas obyek pajak berupa fasilitas umum, SPPT PBB induk yang terbit kembali dengan luas bumi tetap setelah dipecah habis). Hasil laporan tersebut akan menjadi dasar bagi BPPKAD untuk melakukan pembatalan atas SPPT PBB yang tidak benar tersebut.